Jakarta (Warga Berita) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jangan sampai pupuk subsidi dijual kepada pihak yang bukan petani, karena bisa mengakibatkan permainan harga yang pada akhirnya merugikan petani.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, menanggapi informasi mengenai petani yang mengeluhkan pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat.
“Itu harus dikontrol terus, distributor, pengecer, dikontrol jangan sampai pupuk subsidi dijual ke tempat yang bukan petani,” kata dia.
Presiden Jokowi mengatakan pengawasan harus menyeluruh dari mulai distributor hingga pengecer untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran ke petani yang berhak menerima.
Saat bertemu dengan petani, Jokowi mengaku kerap menerima keluhan terkait masalah pupuk. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan pupuk untuk menjaga produktivitas petani.
Presiden Jokowi mengatakan BUMN PT Pupuk Indonesia akan menyediakan 1,7 juta ton pupuk untuk persiapan masa panen awal tahun ini. Petani juga akan lebih mudah memperoleh pupuk subsidi karena cukup hanya dengan menyertakan kartu tanda penduduk (KTP).
“Kemarin saya sudah sampaikan pembelian pupuk tak mesti pakai kartu tani bisa pakai KTP,” kata dia.
Dari sisi fiskal, kata Jokowi, pemerintah pusat juga akan menambah alokasi anggaran subsidi pupuk menjadi sebesar Rp14 triliun pada 2024. Pengajuan tambahan pupuk subsidi itu perlu persetujuan dari DPR.
“Saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan untuk mengajukan dana tambahan Rp14 triliun untuk subsidi pupuk,” kata dia.
Dalam hari kedua kunjungan kerja di Jawa Tengah, Rabu, Presiden Jokowi melakukan penanaman padi bersama petani di Kalibogor, Banyumas. Menurutnya, pada awal Januari 2024 ini, musim hujan akan membantu suplai air untuk penanaman padi.
Presiden Jokowi menginginkan pada Januari 2024, terdapat penanaman padi di 1,7 juta hektare lahan untuk meningkatkan produksi beras pada musim panen awal tahun.
Baca juga: Presiden pastikan subsidi pupuk tahun 2024 ditambah Rp14 triliun
