GELAR PERTEMUAN : Jajaran Komisi D melakukan pertemuan di Kantor Kemterian PUPR di Jakarta.(foto: setyo herlambang)
JAKARTA – Pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) terutama untuk infrastruktur membutuhkan pola kerja sama lintas sektoral. Sekarang ini kebutuhan infrastruktur terutama untuk penanganan peningkatan jalan dan jembatan khususnya di Jawa Tengah sangat tinggi. Tanpa ada dukungan dari pemerintah pusat melalui DAK, percepatan penanganan infrastruktur tidak akan berhasil.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso saat memimpin rombongan ke Kementerian PUPR, Senin (18/12/2023). Dijelaskannya, sekarang ini waktu yang tepat untuk mengebut peningkatan infrastruktur. Banyak lokasi di kabupaten/kota butuh percepatan infrastruktur, terlebih lokasi tersebut menjadi objek wisata termasuk untuk pengairan seperti waduk.
“Menyikapi kondisi tersebut, maka sangat diperlukan sistem secara tematik atau nontematik subjek peningkatan sektor yang saling terikat. Seperti waduk, tentunya selain peningkatan sektor infrastruktur pelebaran jalan hingga jembatan, juga memacu sektor perikanan hingga pariwisata terlebih ada 34 lebih waduk sehingga bisa menjadi perhatian khusus. Maka bagaima cara kita supaya DAK bisa turun di Jateng sesuai yang diharapkan,” terang dia.
Menanggapi, Kepala Bidang Jalan DAK FID Kementerian PUPR Sari Satria Dwipayana menjelaskan, kegiatan peningkatan jalan dan jembatan harus ada acuan data berdasarkan program tematik maupun nontematik. Program tersebut juga harus sejalan dengan program pembangunan pemerintah pusat, seperti food estate atau kawasan sentra produksi pangan yang perlu penunjang infrastruktur maka perlu didorong juga dipercepat.
“Lewat DAK, program pembangunan peningkatan infrastruktur harus mengacu pada program pemerintah pusat dan punya sektor unggulan untuk ditunjang. Dengan begitu proses percepatan pembangunan bisa meningkat secara signifikan dan bahkan sangat bisa menunjang cepat program pemerintah, dari pengelolaan wisata secara terpadu dengan program agraria dan sentra umkm,” imbuhnya.(dewi-bintari/priyanto)
GELAR PERTEMUAN : Jajaran Komisi D melakukan pertemuan di Kantor Kemterian PUPR di Jakarta.(foto: setyo herlambang)
JAKARTA – Pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) terutama untuk infrastruktur membutuhkan pola kerja sama lintas sektoral. Sekarang ini kebutuhan infrastruktur terutama untuk penanganan peningkatan jalan dan jembatan khususnya di Jawa Tengah sangat tinggi. Tanpa ada dukungan dari pemerintah pusat melalui DAK, percepatan penanganan infrastruktur tidak akan berhasil.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso saat memimpin rombongan ke Kementerian PUPR, Senin (18/12/2023). Dijelaskannya, sekarang ini waktu yang tepat untuk mengebut peningkatan infrastruktur. Banyak lokasi di kabupaten/kota butuh percepatan infrastruktur, terlebih lokasi tersebut menjadi objek wisata termasuk untuk pengairan seperti waduk.
“Menyikapi kondisi tersebut, maka sangat diperlukan sistem secara tematik atau nontematik subjek peningkatan sektor yang saling terikat. Seperti waduk, tentunya selain peningkatan sektor infrastruktur pelebaran jalan hingga jembatan, juga memacu sektor perikanan hingga pariwisata terlebih ada 34 lebih waduk sehingga bisa menjadi perhatian khusus. Maka bagaima cara kita supaya DAK bisa turun di Jateng sesuai yang diharapkan,” terang dia.
Menanggapi, Kepala Bidang Jalan DAK FID Kementerian PUPR Sari Satria Dwipayana menjelaskan, kegiatan peningkatan jalan dan jembatan harus ada acuan data berdasarkan program tematik maupun nontematik. Program tersebut juga harus sejalan dengan program pembangunan pemerintah pusat, seperti food estate atau kawasan sentra produksi pangan yang perlu penunjang infrastruktur maka perlu didorong juga dipercepat.
“Lewat DAK, program pembangunan peningkatan infrastruktur harus mengacu pada program pemerintah pusat dan punya sektor unggulan untuk ditunjang. Dengan begitu proses percepatan pembangunan bisa meningkat secara signifikan dan bahkan sangat bisa menunjang cepat program pemerintah, dari pengelolaan wisata secara terpadu dengan program agraria dan sentra umkm,” imbuhnya.(dewi-bintari/priyanto)
