“Ya, kami terus upayakan terjadi penurunan angka kemiskinan di daerah. Pada 2023 pengentasan kemiskinan ditargetkan 6,50 persen, namun terealisasi 6,81 persen,” kata Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Selasa.
Menurut dia, angka kemiskinan di daerah itu pada 2021 ditargetkan 6,94 persen, namun terealisasi 7,59 persen. Kemudian 2022 dari target 6,71 persen terealisasi 7 persen, serta pada 2023 dari target 6,50 persen terealisasi 6,81 persen.
Selanjutnya, kata dia, pada 2024 ditargetkan 6,29 persen, pada 2025 sebesar 6,09 persen, dan pada 2026 bisa turun lagi di angka 5,89 persen.
“Sebenarnya kami sudah maksimal untuk pengentasan kemiskinan mulai dengan memberikan pelatihan kerja, bantuan permodalan pada sektor perikanan, peternakan, pertanian, termasuk pemberian jaminan kematian dan jaminan sosial, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang manfaatnya lebih besar,” katanya.
Berdasar Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, kata dia, penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat yang berbasis keluarga, peningkatan pendapatan masyarakat berbasis pemberdayaan, usaha ekonomi mikro dan kecil, serta penurunan jumlah kantong kemiskinan.
Hal tersebut, kata dia, perlu dilakukan pelacakan secara non-teknis terkait bagaimana pola kebiasaan masyarakat, mengakomodasi manajemen keuangan, dan pendekatan-pendekatan lain.
“Hal-hal teknis sudah melakukan segala upaya, namun penurunannya masih sedikit dari tahun 2022 ke 2023. Oleh karena itu pada 2024 perlu dievaluasi bersama terkait hal-hal apa yang menjadi penyebab penurunan angka kemiskinan masih sedikit,” katanya.
Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin mengatakan beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada 2023 akan kembali dilanjutkan, terutama dalam rangka mengurangi beban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program bantuan bagi lansia dan disabilitas, serta mendorong generasi muda lebih berdaya.
“Beberapa program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga yang sudah kami lakukan, seperti pemberian bantuan perlengkapan belajar siswa miskin dan sanggar kegiatan belajar, bantuan paket sembako pada lansia, disabilitas, bantuan jaminan sosial tenaga kerja rentan, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, dan bantuan PMT anak berpotensi stunting,” katanya.
Baca juga: Pj Gubernur Jateng minta puskesmas berperan aktif turunkan stunting
