Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan Surpiono di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa sertifikasi halal itu sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kepercayaan pada para konsumen pada produk yang dijual.
“Oleh karena itu, kami secara masif menyelenggarakan pelatihan kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan sertifikasi halal,” katanya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) MUI Jateng agar para pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal sesuai aturan yang berlaku.
Ia yang didampingi Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Nugroho Hepi Kuncoro mengatakan saat ini pihaknya memiliki 6 tenaga pendamping proses produk halal (PPH) yang sudah lolos uji sertifikasi kompetensi.
Mereka, kata dia, bertugas memberikan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin mendapat sertifikat halal.
Menurut dia, para pelaku usaha UMKM khususnya di bidang produk makanan dan minuman yang ingin mendaftarkan produknya dapat langsung mendatangi kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM.
“Untuk mengurus self declare kami berikan fasilitas gratis, tanpa dipungut biaya. Selain itu, hal itu juga dapat melalui Kementerian Agama dan Universitas Islam Negeri Kota Pekalongan,” katanya.
Dikatakan, pada pelaku usaha yang sudah memiliki standarisasi halal maka dampaknya bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pembeli, serta menambah kepercayaan diri bagi penjual.
“Kami berharap pelaku usaha kuliner sudah bersertifikat halal. Saat ini ada 119 pelaku UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dan 39 yang sedang kami lakukan proses audit bersama tim lembaga pemeriksa halal,” katanya.
Baca juga: LPS bayarkan klaim nasabah BPR UMKM setelah pencabutan izin usaha
