Pemerintah Diminta Jelaskan Penurunan Pagu Indikatif Kementerian Lembaga
JAKARTA (12 Juni): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, menyoroti pagu indikatif anggaran Tahun 2025 di berbagai kementerian dan lembaga yang mengalami penurunan angka yang cukup besar.
Pemerintah diminta menjelaskan turunnya anggaran tersebut kepada publik.
“Kami mendapati bahwa pagu indikatif berbagai kementerian dan lembaga untuk Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan, mencapai 30-40%, bahkan ada yang lebih daripada 40%,” kata Martin Manurung, di Jakarta, Selasa (11/6).
Legislator Partai NasDem ini mengatakan bahwa besarnya penurunan pagu indikatif seperti ini belum pernah terjadi, paling tidak selama periode 2019-2024 ini.
“Pengamatan saya, akibat penurunan yang sangat signifikan itu menyebabkan berbagai kementerian/lembaga hanya berani menganggarkan kegiatan yang sifatnya rutin dan operasional,” ujar Martin.
Akibat turunnya anggaran tersebut, lanjut Martin, rencana program inisiatif yang ditawarkan oleh kementerian dan lembaga menjadi sangat sedikit.
“Sangat sedikit, atau hampir tidak ada rencana program inisiatif,” lanjut wakil rakyat dapil Sumatra Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) itu.
Karena itu, lanjut Martin, pemerintah perlu menjelaskan alasan turunnya anggaran kementerian dan lembaga tahun 2025 itu kepada publik. Tujuannya agar tidak terjadi persepsi yang keliru di masyarakat.
“Saya meminta pemerintah untuk menjelaskan apa penyebab turunnya pagu indikatif yang cukup signifikan tersebut. Apakah pemerintah sedang memiliki pos anggaran lain yang menjadi konsentrasi belanja RAPBN 2025? Atau, apakah penerimaan negara turun sehingga pagu indikatif pun harus mengalami penurunan yang cukup signifikan?” tanya Martin.
Menurut Martin, pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus dijawab dan dijelaskan oleh pemerintah.
“Agar tidak terjadi persepsi yang keliru di kalangan masyarakat, apalagi di pasar, yang dapat membawa akibat yang tidak kita inginkan,” pungkas Martin.
(dis/*)
