KINERJA BPR. Komisi C DPRD Provinsi Jateng membahas soal kinerja keuangan di Kantor BPR BKK Muntilan, Kabupaten Magelang, Jumat (12/1/2024). (foto azam hanif adin)
MUNTILAN – Dalam kegiatan monitoring perkembangan BUMD bidang keuangan, terlihat dari data bahwa rasio non-performing loans (NPL/ kredit) di BPR BKK Muntilan masih tinggi. Seperti disampaikan Agustinus Subekti selaku Dirut PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda), Kabupaten Magelang, dihadapan Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Jumat (12/1/2024).
Saat diskusi, ia mengatakan rasio NPL pada Desember 2022 dan Desember 2023 (year on year) masih diatas 5%. Secara komposisi penyaluran kredit, sektor perdagangan porsinya lebih besar yakni 16%, perdagangan 19,34%, pertanian sekitar 5%, dan lainnya sektor jasa.
Datanya menyebutkan, kredit pada Desember 2022 sekitar Rp 165,23 miliar. Angka itu naik pada Desember 2023 sekitar Rp 179,57 miliar atau bertumbuh sekitar Rp 14 miliar.
“Pencapaian NPL pada Desember 2022 sebesar 9,75 persen dan pada Desember 2023 sebesar 21,88%,” katanya.
Kondisi yang sama juga dialami PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda). Saat berdiskusi dengan Komisi C, Sabtu (13/1/2024), Dirut BPR BKK Temanggung Didik Meaning menyampaikan realisasi bisnis periode Desember 2021, Desember 2022, dan Desember 2023.
Disebutkan, pada Desember 2021 rasio NPL sebesar 6,84%, Desember 2022 rasionya 9,95%, dan Desember 2023 yakni 8,22%.
Melihat kinerja kedua BPR BKK milik pemprov itu, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto menilai kinerja keuangan sudah cukup baik, terutama dalam hal penyaluran kredit. Pihaknya tetap mendorong usaha-usaha masyarakat mendapatkan permodalan.
“Dengan dorongan secara masif itu, maka BPR BKK juga ikut menghindari masyarakat dari pinjol (pinjaman online) ilegal,” kata Bambang.
NPL MASIH TINGGI
Sementara, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Budiyono menyoroti masih tingginya angka NPL. Ia menilai angka itu perlu diturunkan dengan mencari cara penanggulangannya.
“Saya menilai NPL di BPR BKK Muntilan masih tinggi, meski angka NPL BPR BKK Temanggung juga masih diatas 5 persen. Jadi, saya berharap, lebih berhati-hati lagi sehingga diperlukan langkah efisien,” kata Budiyono.
Senada, Anggota Komisi C Agung Budi Margono juga menyoroti tingginya angka kredit macet tersebut. Untuk itu, ia meminta Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng mengumpulkan data seluruh BPR BKK yang memiliki angka kredit macet tinggi.
“Kami meminta Biro Perekonomian menyerahkan data BPR BKK yang punya NPL tinggi agar kami dapat melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut. Jangan sampai kita kecolongan lagi, ada BPR yang kredit macetnya tinggi sekali,” tegas Agung.
Menanggapinya, Kasubbag BUMD Bidang Keuangan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng Jarot Mulyawan mengaku ada beberapa BPR BKK yang masih memiliki rasio NPL tinggi. Datanya menyebutkan, ada 3 BPR BKK dengan angka kredit macet tinggi.
“Pada 2024 ini, kami mendesain agar kinerja BPR BKK dapat lebih sehat,” harap Jarot. (priyanto/ariel)
