Penghargaan APE diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) atas upaya dan kebijakan Pemkot Semarang dalam membangun pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Selasa, menegaskan bahwa pengarusutamaan gender di Kota Semarang terus didorong dan dikembangkan melalui pelibatan langsung kaum perempuan dalam pembangunan.
“Di antaranya dengan meningkatkan peran dan partisipasi aktif kaum perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan khusus perempuan (Rembug Sang Puan), pelatihan, dan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi,” kata Ita, sapaan akrabnya.
Penghargaan APE 2023 diserahkan langsung oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Selasa (19/12), dan merupakan penghargaan ketiga setelah pada 2018 meraih APE predikat madya, 2021 predikat utama, dan tahun ini sukses meraih predikat tertinggi, yakni mentor.
Ita menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan juga dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan agar kaum perempuan semakin berdaya secara ekonomi.
“Kami juga terus berupaya menghidupkan pertanian perkotaan atau urban farming, UMKM serta berbagai sektor pembangunan,” katanya.
Penghargaan APE ini merupakan penghargaan ketiga yang berhasil diraih Kota Semarang. Sebelumnya, di tahun 2018 meraih predikat madya, tahun 2021 predikat utama, dan puncaknya 2023 berhasil meraih predikat tertinggi yakni mentor.
Penghargaan kedua adalah Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) 2023 yang juga diberikan Kementerian PPPA kepada Pemkot Semarang, Jumat (22/12) lalu, karena dinilai mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan, serta perlindungan anak.
Selain itu, Pemkot Semarang juga meraih penghargaan tertinggi dalam hal pengelolaan keuangan daerah dalam kategori kota terbaik pertama seluruh Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Tuning Sunarningsih menjelaskan apresiasi tertinggi Kemendagri itu merupakan hasil dari komitmen bersama Pemkot Semarang dalam menaati peraturan yang sudah ditetapkan.
“Pemkot Semarang juga selalu berusaha untuk konsisten, sesuai dengan regulasi dan tolok ukur keberhasilan instrumen pengukuran pengelolaan keuangan daerah (IPKD). Dan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) wajib bagi Kota Semarang,” katanya.
Dua penghargaan lainnya adalah dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, yakni KIP Award 2023, dengan memborong dua kategori penghargaan, yaitu peringkat pertama se-Jawa Tengah sebagai kota yang memiliki komitmen atas keterbukaan informasi publik terbaik dengan nilai 99,63.
Kemudian, penghargaan yang diraih Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRMT Wongsonegoro (RSWN) milik Pemkot Semarang untuk kategori rumah sakit daerah kota/kabupaten di Jateng.
Baca juga: Wali Kota Semarang kunjungi sejumlah gereja, pantau perayaan Natal
