Berita Golkar – Indonesia menuju angka kemiskinan nol persen dan ketimpangan berkurang menjadi salah satu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) TA 2025-2045.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Menteri Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat panitia kerja pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) dengan pemerintah dan Komite IV DPD RI dalam rangka pembahasan RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) TA 2025-2045, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (2/7).
Namun, target itu menuai kritik di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo menuturkan cita-cita Indonesia memberantas kemiskinan nol persen boleh saja asal realistis.
“Pak menteri sebut cita-cita itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Itu nanti akan diukur oleh publik tentunya sebagai partai pendukung pemerintah yang kami pikirkan adalah bilamana ini tidak tercapai? Bagaimana image dari pada kepemimpinan nasional atau presiden kita,” kata Firman.
Angka kemiskinan yang disampaikan BPS untuk tahun 2024 periode Maret ini, sebesar 9,3 persen. Sehingga angka 0 persen perlu dirasionalkan bersama.
“Kira-kira bisa nggak dirasionalkan gitu jangan di nol persen, supaya kita tidak terlampau ambisius. Tadi kan Bapak memberikan contoh di India sama di Argentina kan itu juga tidak tercapai. Kenapa kita kita menggunakan desain referensi sebuah negara yang tidak berhasil dan tidak tercapai?” tanya legislator Golkar tersebut.
“Ini kalau seandainya Pak Menteri bisa membuat satu ukuran-ukuran yang kemudian bisa dicapai itu kan prestasi dari Bappenas juga, ternyata ukurannya pas,” sambungnya.
Dia berharap target tersebut tidak menjadi ranjau bagi pemimpin Indonesia ke depan. “Jangan sampai ini jadi ranjau daripada pemimpin kita atau pemerintahan kita, target-target yang tidak mungkin tercapai dan dijawab. Meski tidak akan mungkin tercapai,” tutupnya. {sumber}
Post Views: 5
