DISKUSI : Ketua DPRD Jateng Sumanto sedang berdiskusi dalam kegiatan Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) 2023 di Auditorium Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.(foto: azar alhadi)
JAKARTA – Ketua DPRD Jateng Sumanto mengikuti Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) 2023 di Auditorium Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, selama dua hari Rabu-Kamis (22-23/11/2023).
Selain Sumanto turut ikut pula Pj Gubernur Nana Sudjana. Pada kesempatan itu selain dari Jateng, turut hadir pula pimpinan (Pj Gubernur dan Ketua DPRD) dari 11 daerah yakni dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Papua.
Pelatihan Paku Integritas yang kelima ini menurut Sumanto sangat penting, terutama dalam upaya mengingatkan jajaran penyelenggara negara di daerah, baik gubernur dan jajarannya maupun pimpinan legislatif (ketua DPRD) serta seluruh anggotanya, dan juga pejabat eselon 1 kementerian supaya tidak korupsi.
“Ini adalah rangkaian kegiatan Paku Integritas dimana saya sebagai ketua DPRD Jawa Tengah dan pak Pj Gubernur Jawa Tengah mengikuti seluruh rangkaian acara yang saya kira dapat meningkatkan kinerja di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme, hal-hal yang seperti ini tentu menguatkan integritas kita untuk meningkatakan Jawa Tengah dari segi manapun supaya bebas dari KKN,” ucapnya didampingi istrinya.
Dikatakannya, seorang pejabat daerah harus memahami tentang tugas dan fungsi jabatan yang diembannya. Dengan demikian akan terbangun sebuah keteladanan bagi diri, keluarga dan lingkungan kerja untuk tidak melakukan tindakan melanggar aturan dengan menerapkan integritas.
Fenomena serta dinamika zaman dan kepemimpinan membawa konsekuensi pergeseran atau perubahan yang menjadi tantangan tersendiri agar penyelenggara negara mampu mempertahankan integritasnya. Karenanya, pelatihan dan pembekalan oleh KPK melalui kegiatan Paku Integritas sangat penting untuk selalu mengingatkan dan menambah wawasan aparatur penyelenggara negara.
Sebagai tambahan informasi, pelatihan Paku Integritas menghadirkan narasumber Pimpinan KPK Alexander Marwata, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, Direktur Pelatihan dan Pendidikan Antikorupsi Dian Novianthi, Kasatgas Pembelajaran Eksternal Swasti Putri Mahatmi, serta Dr (HC) Ary Ginanjar Agustian.
Rangkaian program PAKU Integritas terdiri atas tiga kegiatan. Pertama, executive briefing penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangan. Kedua, pelatihan penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas. Dan ketiga, pembekalan antikorupsi bagi pasangan penyelenggara negara, istri atau suami. Program PAKU Integritas melibatkan pimpinan dan pejabat struktural Eselon 1 di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menjadi fokus area KPK 2023.(azar/priyanto)
DISKUSI : Ketua DPRD Jateng Sumanto sedang berdiskusi dalam kegiatan Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) 2023 di Auditorium Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.(foto: azar alhadi)
JAKARTA – Ketua DPRD Jateng Sumanto mengikuti Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) 2023 di Auditorium Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, selama dua hari Rabu-Kamis (22-23/11/2023).
Selain Sumanto turut ikut pula Pj Gubernur Nana Sudjana. Pada kesempatan itu selain dari Jateng, turut hadir pula pimpinan (Pj Gubernur dan Ketua DPRD) dari 11 daerah yakni dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Papua.
Pelatihan Paku Integritas yang kelima ini menurut Sumanto sangat penting, terutama dalam upaya mengingatkan jajaran penyelenggara negara di daerah, baik gubernur dan jajarannya maupun pimpinan legislatif (ketua DPRD) serta seluruh anggotanya, dan juga pejabat eselon 1 kementerian supaya tidak korupsi.
“Ini adalah rangkaian kegiatan Paku Integritas dimana saya sebagai ketua DPRD Jawa Tengah dan pak Pj Gubernur Jawa Tengah mengikuti seluruh rangkaian acara yang saya kira dapat meningkatkan kinerja di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme, hal-hal yang seperti ini tentu menguatkan integritas kita untuk meningkatakan Jawa Tengah dari segi manapun supaya bebas dari KKN,” ucapnya didampingi istrinya.
Dikatakannya, seorang pejabat daerah harus memahami tentang tugas dan fungsi jabatan yang diembannya. Dengan demikian akan terbangun sebuah keteladanan bagi diri, keluarga dan lingkungan kerja untuk tidak melakukan tindakan melanggar aturan dengan menerapkan integritas.
Fenomena serta dinamika zaman dan kepemimpinan membawa konsekuensi pergeseran atau perubahan yang menjadi tantangan tersendiri agar penyelenggara negara mampu mempertahankan integritasnya. Karenanya, pelatihan dan pembekalan oleh KPK melalui kegiatan Paku Integritas sangat penting untuk selalu mengingatkan dan menambah wawasan aparatur penyelenggara negara.
Sebagai tambahan informasi, pelatihan Paku Integritas menghadirkan narasumber Pimpinan KPK Alexander Marwata, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, Direktur Pelatihan dan Pendidikan Antikorupsi Dian Novianthi, Kasatgas Pembelajaran Eksternal Swasti Putri Mahatmi, serta Dr (HC) Ary Ginanjar Agustian.
Rangkaian program PAKU Integritas terdiri atas tiga kegiatan. Pertama, executive briefing penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangan. Kedua, pelatihan penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas. Dan ketiga, pembekalan antikorupsi bagi pasangan penyelenggara negara, istri atau suami. Program PAKU Integritas melibatkan pimpinan dan pejabat struktural Eselon 1 di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menjadi fokus area KPK 2023.(azar/priyanto)
