STUDI KAJIAN : Pansus X berada di Jambi untuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2023.(foto: dewi sekarsari)
JAMBI – Dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2023, Pansus X DPRD Provinsi Jawa Tengah mencari data dan masukan ke Pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa dijadikan rekomendasi.
“Guna memberikan gambaran, bagaimana DPRD Jambi membagi skema pembahasan LKPj seperti apa, tapi kami fokus evaluasi kami ada empat program yang tidak tercapai di 2023. Salah satunya penanggulangan kemiskinan,” ucap Ketua Pansus X Agung Budi Margono saat memimpin jalannya pertemuan di Ruang Badan Anggaran Setwan Prov. Jambi, Senin (13/5/2024).
Senada, Wakil Ketua Pansus X Muhammad Yunus menyatakan pihaknya ingin sekali memotret keberhasilan program-program Pemprov Jambi selama 5 tahun.
“Kami ada sedikit kesulitan ketika kami mencoba memotret peran Provinsi Jateng menangani kemiskinan di masing-masing kabupaten/Kota. Kami belum mendapatkan kontribusi di Jateng, untuk Jambi bagaimana cara men-support atau melihat peran serta untuk mendorong tingkat keberhasilannya,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Provinsi Jambi Wartono Triyan Kusumo menjelaskan membahas LKPj Gubernur th 2023 yang dilakukan di Jambi juga membuat pansus untuk pembahasan LKPj karena itu untuk memudahkan pembahasan di setiap masing-masing komisi, tujuannya biar tercapai sesuai harapan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan ada beberapa paket multiyears sehingga perlu pendalaman yang sangat detail, yaitu Pansus III untuk mendalami proyek-proyek multiyears yang ada di Provinsi Jambi, bidangnya aja yang berbeda tetapi nanti tetap bersatu dalam satu rekomendasi.
“Selain itu ada program dua miliar satu kecamatan (dumisake) sasarannya untuk mendukung masyarakat kecil dan miskin, selain itu menganggarkan ke bantuan desa pertahunnya 100jt untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu permodalan untuk masyarakat kecil,” ucap Wartono.
Menambahkan, Anggota DPRD Prov. Jambi Rusdi juga menjelaskan di Jambi terdapat 43 OPD dalam rangka pembahasan LKPj dibagi 4. Untuk pemerintahan didominasi oleh Pansus I, keuangan (Pansus II), infrastruktur (Pansus III), pendidikan dan kesehatan (Pansus IV).
Terkait masalah serius di Jambi, lanjut dia adalah, masalah stunting dengan jumlah kasus masih sangat tinggi.
“Kerja sama yang lancar ya stunting itu,” katanya.
Masalah pembahasan inflasi, dalam beberapa bulan kemarin inflasi di Jambi bisa teratasi dengan bekerjasama OPD semua turun dalam mengatasi kenaikan harga pangan terutama beras dan cabai.
Provinsi kemarin juga memprogram dua miliar satu kecamatan (dumisake) memberi bantuan modal untuk UMKM sebesar Rp 5 juta dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Jambi.(dewi/priyanto)
STUDI KAJIAN : Pansus X berada di Jambi untuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2023.(foto: dewi sekarsari)
JAMBI – Dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2023, Pansus X DPRD Provinsi Jawa Tengah mencari data dan masukan ke Pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa dijadikan rekomendasi.
“Guna memberikan gambaran, bagaimana DPRD Jambi membagi skema pembahasan LKPj seperti apa, tapi kami fokus evaluasi kami ada empat program yang tidak tercapai di 2023. Salah satunya penanggulangan kemiskinan,” ucap Ketua Pansus X Agung Budi Margono saat memimpin jalannya pertemuan di Ruang Badan Anggaran Setwan Prov. Jambi, Senin (13/5/2024).
Senada, Wakil Ketua Pansus X Muhammad Yunus menyatakan pihaknya ingin sekali memotret keberhasilan program-program Pemprov Jambi selama 5 tahun.
“Kami ada sedikit kesulitan ketika kami mencoba memotret peran Provinsi Jateng menangani kemiskinan di masing-masing kabupaten/Kota. Kami belum mendapatkan kontribusi di Jateng, untuk Jambi bagaimana cara men-support atau melihat peran serta untuk mendorong tingkat keberhasilannya,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Provinsi Jambi Wartono Triyan Kusumo menjelaskan membahas LKPj Gubernur th 2023 yang dilakukan di Jambi juga membuat pansus untuk pembahasan LKPj karena itu untuk memudahkan pembahasan di setiap masing-masing komisi, tujuannya biar tercapai sesuai harapan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan ada beberapa paket multiyears sehingga perlu pendalaman yang sangat detail, yaitu Pansus III untuk mendalami proyek-proyek multiyears yang ada di Provinsi Jambi, bidangnya aja yang berbeda tetapi nanti tetap bersatu dalam satu rekomendasi.
“Selain itu ada program dua miliar satu kecamatan (dumisake) sasarannya untuk mendukung masyarakat kecil dan miskin, selain itu menganggarkan ke bantuan desa pertahunnya 100jt untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu permodalan untuk masyarakat kecil,” ucap Wartono.
Menambahkan, Anggota DPRD Prov. Jambi Rusdi juga menjelaskan di Jambi terdapat 43 OPD dalam rangka pembahasan LKPj dibagi 4. Untuk pemerintahan didominasi oleh Pansus I, keuangan (Pansus II), infrastruktur (Pansus III), pendidikan dan kesehatan (Pansus IV).
Terkait masalah serius di Jambi, lanjut dia adalah, masalah stunting dengan jumlah kasus masih sangat tinggi.
“Kerja sama yang lancar ya stunting itu,” katanya.
Masalah pembahasan inflasi, dalam beberapa bulan kemarin inflasi di Jambi bisa teratasi dengan bekerjasama OPD semua turun dalam mengatasi kenaikan harga pangan terutama beras dan cabai.
Provinsi kemarin juga memprogram dua miliar satu kecamatan (dumisake) memberi bantuan modal untuk UMKM sebesar Rp 5 juta dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Jambi.(dewi/priyanto)
