“Bersama-sama pada awal 2024 mengawali kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama Warga Berita ICW, Patiro, dengan Pemerintah Kota Semarang,” kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Senin.
Hal tersebut disampaikan Ita, sapaan akrab Hevearita, usai penandatanganan kerja sama Pemkot Semarang dengan ICW dan Pattiro di Balai Kota Semarang.
Ia meminta ICW dan Pattiro akan membantu mengawasi proses penganggaran hingga pengadaan barang dan jasa sehingga bisa meminimalisasi terjadinya praktik korupsi, setidaknya selama setahun ke depan.
Menurut dia, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memperhatikan segala aspek, khususnya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa selama setahun ke depan.
Perempuan pertama yang jadi Wali Kota Semarang itu meminta kepada seluruh jajaran Pemkot Semarang untuk tidak main-main dalam sektor pengadaan barang dan jasa.
Meski awal tahun yang belum ada pengadaan anggaran, kata dia, kedua lembaga itu dapat memberikan ruang penyaringan terkait pengadaan barang dan jasa, apalagi ada beberapa titik yang potensinya penyimpangannya sangat besar.
“Teman-teman ini ada di dalam proses-proses yang memerlukan masukan dari masyarakat sipil,” katanya.
Secara resmi, kata dia, jalinan kerja sama dengan masyarakat sipil tersebut dapat menjadi pendamping para pemangku kebijakan, khususnya Pemkot Semarang.
“Kemarin, karena kenal lalu kasih masukan-masukan. Tetapi dengan kerja sama ini, dari teman-teman bisa lebih leluasa membantu, membedah postur anggaran,” katanya.
Ita menyampaikan bahwa pemantauan kolaboratif aparatur pengawas internal pemerintah dengan masyarakat sipil dalam pengadaan barang dan jasa penting dilakukan sebagai pengontrol.
“Adanya kerja sama ini, kami harap bisa saling ‘check and balancing’ supaya hasilnya transparan dan sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, perwakilan dari ICW Dini Inayati mengatakan bahwa perjanjian kerja sama itu merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat sipil dapat ikut berpartisipasi.
“Salah satunya, melalui spesifikasi proses pengadaan barang dan jasa, bagaimana masyarakat sipil itu tahu, dan dengan Inspektorat sebagai kanalnya,” katanya.
Ketua Pattiro Semarang Iskandar Saharudin menjelaskan bahwa poin penting kerja sama tersebut adalah sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.
“Pengadaan barangnya sesuai kebutuhan, memastikan tidak ada ‘fraud’ di dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi dasar utama kami,” katanya.
