“Selama ini masyarakat berpikir sudah mulai kampanye terbuka, masanya war wer wor, dan kira-kira ada kesan yang menakutkan ketika bicara kampanye terbuka,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M. Habib Shaleh di Magelang, Minggu.
Ia mengimbau partai politik karena momentum berkampanye, silakan berkampanye yang penting sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasinya.
Habib menyampaikan selama ini partisipasi publik itu ketika orang datang ke tempat pemungutan suara (TPS), kalau datangnya ke TPS tinggi berarti partisipasinya tinggi.
“Bawaslu tidak memandang sesederhana itu partisipasi publik harus dilihat pada seluruh rangkaian tahapan, rangkaian kampanye, rangkaian pemilu. Mulai dari pendataan coklit, kemudian sampai ke pemilu,” katanya.
Ia menuturkan ketika publik itu berpartisipasi maka akan tercerahkan, jadi partisipasi itu harus dilihat pada seluruh tahapan pemilu.
“Terkait hal itu kami sudah mencatat, mengawasi, mendokumentasikan kemudian ngandani (memberitahu) dan diseneni (dimarahi) oleh banyak orang,” katanya.
Terkait hal tersebut, katanya selama masa kampanye pihaknya mencatat ada 355 kegiatan yang berbau kampanye, dari 355 kegiatan yang diawasai Bawaslu artinya dari kabupaten, panwascam sampai paswasdes itu yang ada surat pemberitahuan kampanye pemilu (STTP) atau sampai ke kepolisian baru 38.
“Sebanyak 38 STTP itu masih terbatas kalau dibandingkan dengan jumlah partai, jumlah DPD, dan jumlah kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman parpol,” katanya.
Kemudian yang hanya mengajukan surat pemberitahuan kegiatan (SPK) ada 65.
“Kami juga mencatat dari 28 November 2023 sampai hari ini ada 19 indikasi hoaks dan kambing hitam. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama jika ada hoaks dan kambing hitam akan meningkatkan tensi politik, meningkatkan kebencian dan akhirnya ada perselisihan di Warga Berita kita,” katanya.
