Kota Pekalongan – Warga Berita- Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan telah menyiapkan tempat tinggal bagi 20 keluarga Warga Terdampak Proyek (WTP) di wilayah Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.
Mereka bakal menerima manfaat Program Tuku Lemah Oleh Omah atau beli tanah dapat rumah yang diinisiasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak Tahun 2020 lalu. Puluhan keluarga yang dulunya tinggal di tepian sungai itu dalam waktu dekat bisa memiliki dan menempati rumah sendiri serta menjadi komplek perumahan baru.
Kepala Dinperkim Kota Pekalongan, Andrianto mengungkapkan bahwa, di Tahun 2024 ini, untuk pembangunan rumah baru bagi 20 keluarga WTP ini direncanakan bisa dimulai.
“Pada tanggal 16 Januari 2024 ini, kami mendapatkan undangan dari Disperakim Jawa Tengah terkait rapat koordinasi teknis untuk pembangunan rumah baru bagi warga terdampak program pemerintah yang ada di Krapyak,’ katanya.
Ada 20 warga yang relokasi dari bantaran Sungai Lodji di Kampung Bugisan ke lokasi hunian baru di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan,” ucapnya usai mendampingi Kunjungan Kerja Menteri ATR/BPN) RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dalam rangka Penyerahan Sertifikat Lintas Sektor bagi 49 warga Kota Pekalongan, berlangsung di Gang Piala Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Senin (15/1/2024)
Menurutnya, sebelumnya, program Tuku Lemah Oleh Omah ini ditandai dengan pelaksanaan penandatangan fasilitas BKK Joglo Program Tuku Lemah Oleh Omah bagi Warga Terdampak Program Pemerintah yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Sosial dan Lembaga Keuangan dari BKK Joglo pada Selasa, 9 Mei 2023 lalu di Aula Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.
Dimana, dalam pembagian tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi akan bertanggung jawab membantu pembangunan rumah. Sementara itu, Dinperkim Kota Pekalongan akan terlibat dalam pekerjaan seperti pembangunan talud sekitar lahan, perkerasan jalan lingkungan, perbaikan saluran air, dan sanitasi.
Lanjutnya, saat ini, sejumlah pekerjaan konstruksi sudah dimulai, termasuk pemasangan talud sekitar lahan, pengurugan, dan pemadatan tanah. Sebelum pelaksanaan relokasi dimulai, Dinperkim Kota Pekalongan akan mengurus berbagai izin yang diperlukan. Proses perizinan ini mencakup perizinan pendirian bangunan, penyesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan peraturan daerah terkait lainnya, ijin KDB, batasan simpadan jalan, dan regulasi lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan relokasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Dari relokasi ini, warga secara swadaya membeli tanah, namun proses sertifikatnya dibantu oleh Kantor BPN setempat, dan Pemkot Pekalongan membantu Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) seperti jalan, saluran, sanitasi, dan dari Provinsi membantu membangunkan rumah barunya. Selain itu, kami sudah koordinasi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi akan menangani penyambungan listrik, PDAM menyediakan air bersih, BAZNAS Provinsi dan Kota akan berkontribusi pada pondasi rumah,”pungkasnya.
Post Views: 1,515
