Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, memperkenalkan pendekatan inovatif dalam upaya pengendalian penduduk Indonesia. Strategi baru yang diusung Wihaji ini berfokus pada pelibatan aktif pemerintah daerah melalui sistem insentif yang menarik.
Dalam program Jejak Pradana yang disiarkan detikcom pada Rabu, 8 Oktober 2025, Wihaji menjelaskan bahwa kunci keberhasilan pengendalian kependudukan terletak pada peran aktif pemda. Menurutnya, dengan 514 kabupaten/kota di Indonesia, setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung terhadap populasi di wilayahnya.
Integrasi Peta Jalan Kependudukan ke dalam RPJMD
Wihaji menegaskan pentingnya mengintegrasikan peta jalan pembangunan kependudukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah strategis ini bertujuan memastikan kepala daerah menjalankan indikator-indikator pembangunan kependudukan secara terstruktur.
“Ketika peta jalan ini masuk dalam RPJMD, seluruh indikator perspektif pembangunan kependudukan dapat diimplementasikan secara menyeluruh oleh pemda dalam lima tahun ke depan,” ungkap Wihaji.
Dengan memasukkan program ini ke dalam RPJMD, Wihaji berharap pengendalian penduduk menjadi prioritas pembangunan daerah yang terukur dan berkelanjutan.
Skema Insentif Rp 5-15 Miliar untuk Pemda
Terobosan paling menarik dari Wihaji adalah program insentif daerah yang nilainya mencapai Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar. Kerja sama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuahkan kesepakatan bahwa setiap pemda yang mengimplementasikan 30 indikator pembangunan kependudukan akan mendapat insentif finansial tersebut.
Wihaji mengakui bahwa ide pemberian insentif ini terinspirasi dari pengalamannya sebagai mantan Bupati Batang. “Pengalaman menjadi kepala daerah membuat saya memahami apa yang dibutuhkan pemda. Ketika mereka ingin melakukan sesuatu, dukungan finansial sangat penting,” jelas Wihaji.
Latar belakang Wihaji sebagai Bupati Batang memberikan perspektif unik dalam merancang kebijakan. Ia memahami tantangan dan kebutuhan pemerintah daerah dari pengalaman langsung memimpin sebuah kabupaten.
“Karena saya pernah di posisi itu, saya tahu suasana kebatinan dan kebutuhan riil pemda. Makanya saya diskusi dengan Pak Tito untuk memberikan insentif dengan titipan indikator kependudukan,” tutur Wihaji.
Pendekatan yang dipilih Wihaji ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang mekanisme pemerintahan daerah dan bagaimana memotivasi kepala daerah untuk berpartisipasi aktif.
Tantangan Implementasi di 514 Kabupaten/Kota
Tantangan terbesar yang dihadapi Wihaji adalah memastikan indikator peta jalan kependudukan terimplementasi di seluruh 514 kabupaten/kota melalui RPJMD masing-masing. Namun, Wihaji optimis karena komunikasi dengan seluruh pemda telah dilakukan secara menyeluruh.
“Tantangannya memang besar, tapi Alhamdulillah komunikasi dengan seluruh pemda sudah kami lakukan. Kini tinggal memastikan eksekusinya berjalan optimal,” papar Wihaji.
