Warga Berita – Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ace Hasan Syadzily, mengaku heran dengan sikap calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD yang menganggap pakta integritas Pj Bupati Sorong untuk memenangkan Ganjar Pranowo tak melanggar netralitas.
Dia mempertanyakan status Pj Bupati sebagai ASN yang harus bersikap netral dalam Pemilu 2024. Apalagi, pakta integritas itu keluar dari Badan Inteligen Negara (BIN).
“Saya heran jika seorang Pak Mahfud mengatakan ini tidak melanggar. Kok tak langgar netralitas? Bukannya Pj Bupati Sorong ini adalah ASN? Mengapa pula institusi intelijen negara juga membuat pakta integritas itu?” kata Ace kepada wartawan, Jakarta, Rabu (15/11).
Ace justru mendorong agar keaslian pakta integritas itu dicek terlebih dulu. Dia menekankan keberpihakan ASN dalam pesta kontestasi politik justru melanggar perundang-undangan.
“Yang harus diklarifikasi terdahulu adalah soal autentisitas dari dokumen pakta integritas itu. Jika benar dokumen itu, jelas menyalahi aturan. Tidak dibenarkan sama sekali bahwa Pj Bupati dan institusi intelijen negara itu secara terbuka menunjukkan sikap partisannya,” kata Ace.
Ace bahkan menilai ada dua hal yang bisa dipersoalkan terkait temuan pakta integritas Pj Bupati Sorong dengan BIN Papua Barat. Pertama, kata dia, soal ketidaknetralan ASN dalam Pemilu 2024. Kemudian, keterlibatan inteligen negara memenangkan salah satu calon peserta Pilpres 2024.
“Sebetulnya ada dua yang bisa disoal dalam dugaan ketidaknetralan ini. Pertama, institusi ASN sendiri. Kedua, intelijen negara. Kedua-duanya seharusnya jangan kasatmata seperti itu,” katanya.
Ace justru mengaku miris selama ini justru pihak Prabowo-Gibran yang dituduh dan difitnah menggunakan lembaga negara dan pemerintah. Jika pakta integritas itu benar, kata dia, maka bisa disimpulkan siapa yang menggunakan cara-cara tak etis untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres.
“Selama ini tuduhan selalu ditujukan kepada kami yang dinilai menggunakan instrumen kekuasaan. Padahal, jika dokumen itu benar, siapa sesungguhnya yang menggunakan cara-cara yang tidak etis itu?” ucapnya.
Mahfud MD sebelumnya buka suara soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. Namun, Mahfud MD menilai hal itu bukan masalah hukum.
“Enggak, itu kan bukan masalah hukum ya, biarkan saja,” kata Mahfud MD beberapa waktu lalu.[prs]
