SERANG,Warga Berita-Persoalan aset kini tengah menjadi masalah serius. Sebab banyak aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang kini telah dikuasai pihak swasta. Bahkan ada pula yang beralih fungsi.
Seperti Situ Ranca Gede Jakung di Kabupaten Serang. Situ itu yang mulanya berfungsi sebagai resapan dan cadangan air bagi masyarakat sekitar di Kabupaten Serang ini, kini telah beralih fungsi menjadi kawasan industri.
Kasus peralihan fungsi situ itu pun kini tengah dilidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Bahkan, Kejati sudah memeriksa beberapa pihak termasuk pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten.
Kepala Seksi (Kasi) Sengketa pada BPN Kabupaten Serang Fatur tidak menampik bahwa kini terdapat sengketa dalam situ yang disebut milik aset Pemprov Banten. Namun, Fatur mengaku bahwa pihaknya baru-baru ini mengetahui bahwa Situ itu merupakan aset milik Pemprov Banten.
“Sebelumnya kita hanya mengetahui bahwa Situ itu adalah tanah adat, yang kemudian BPN melakukan pengukuran berdasarkan permohonan warga setempat yang memiliki akta jual beli (AJB) dan dokumen persyaratan lainnya,” ucapnya kepada Warga Berita, Jumat 17 November 2023.
Fatur pun menyebut bahwa Pemprov Banten sendiri tidak melindungi aset-aset milik Pemprov Banten. Sebab, saat melakukan pengukuran pihaknya tidak menemukan adanya dokumen yang menunjukan bahwa Situ Ranca Gede itu merupakan aset milik Pemprov Banten.
“Jadi sebelumnya tidak ada upaya untuk pengamanan aset,” katanya.
Hal yang sama dikatakan Kasi Pengukuran pada BPN Serang, Rhama. Ia mengatakan, BPN sendiri melakukan pengukuran situ itu 15 tahun yang lalu. Saat itu, BPN melakukan pengukuran dan memberikan tanda batas atas permohonan dari pemohon.
Saat melakukan pengukuran, pihaknya tidak menemukan adanya dokumen yang menunjukan situ itu merupakan aset milik Pemprov Banten.
“Kita menindaklanjuti permohonan warga untuk melakukan pengukuran, dan pihak pemohon sendiri sudah melengkapi berkas administratif dengan menunjukan keterangan tanah itu merupakan tanah adat, dan ada AJB nya juga,” katanya.
“Kita malah baru tau bulan-bulan ini saja bahwa situ itu merupakan aset milik Pemprov Banten,” tambahnya.
Rhama menyebut bahwa pihaknya sendiri tidak bisa menolak permohonan pengukuran yang dilakukan oleh pihak pemohon.
“Kita tidak bisa menolak, semua yang termohon akan kita layani,” pungkasnya. (*)
Reporter: Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
SERANG,Warga Berita-Persoalan aset kini tengah menjadi masalah serius. Sebab banyak aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang kini telah dikuasai pihak swasta. Bahkan ada pula yang beralih fungsi.
Seperti Situ Ranca Gede Jakung di Kabupaten Serang. Situ itu yang mulanya berfungsi sebagai resapan dan cadangan air bagi masyarakat sekitar di Kabupaten Serang ini, kini telah beralih fungsi menjadi kawasan industri.
Kasus peralihan fungsi situ itu pun kini tengah dilidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Bahkan, Kejati sudah memeriksa beberapa pihak termasuk pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten.
Kepala Seksi (Kasi) Sengketa pada BPN Kabupaten Serang Fatur tidak menampik bahwa kini terdapat sengketa dalam situ yang disebut milik aset Pemprov Banten. Namun, Fatur mengaku bahwa pihaknya baru-baru ini mengetahui bahwa Situ itu merupakan aset milik Pemprov Banten.
“Sebelumnya kita hanya mengetahui bahwa Situ itu adalah tanah adat, yang kemudian BPN melakukan pengukuran berdasarkan permohonan warga setempat yang memiliki akta jual beli (AJB) dan dokumen persyaratan lainnya,” ucapnya kepada Warga Berita, Jumat 17 November 2023.
Fatur pun menyebut bahwa Pemprov Banten sendiri tidak melindungi aset-aset milik Pemprov Banten. Sebab, saat melakukan pengukuran pihaknya tidak menemukan adanya dokumen yang menunjukan bahwa Situ Ranca Gede itu merupakan aset milik Pemprov Banten.
“Jadi sebelumnya tidak ada upaya untuk pengamanan aset,” katanya.
Hal yang sama dikatakan Kasi Pengukuran pada BPN Serang, Rhama. Ia mengatakan, BPN sendiri melakukan pengukuran situ itu 15 tahun yang lalu. Saat itu, BPN melakukan pengukuran dan memberikan tanda batas atas permohonan dari pemohon.
Saat melakukan pengukuran, pihaknya tidak menemukan adanya dokumen yang menunjukan situ itu merupakan aset milik Pemprov Banten.
“Kita menindaklanjuti permohonan warga untuk melakukan pengukuran, dan pihak pemohon sendiri sudah melengkapi berkas administratif dengan menunjukan keterangan tanah itu merupakan tanah adat, dan ada AJB nya juga,” katanya.
“Kita malah baru tau bulan-bulan ini saja bahwa situ itu merupakan aset milik Pemprov Banten,” tambahnya.
Rhama menyebut bahwa pihaknya sendiri tidak bisa menolak permohonan pengukuran yang dilakukan oleh pihak pemohon.
“Kita tidak bisa menolak, semua yang termohon akan kita layani,” pungkasnya. (*)
Reporter: Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
