KUNJUNGAN KERJA : Jajaran Komisi B bersama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Jambi.(foto: nora kusuma)
JAMBI – Komisi B DPRD Jateng mengumpulkan data mengenai konsep pengelolaan pertanian di Provinsi Jambi. Hasil pendataan itu nantinya untuk memperkuat Raperda Sistem Pertanian di Jawa Tengah. Pada kunjungan Selasa (14/5/2024), Komisi B diterima Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Jambi.
Ketua Komisi B Sarno mengungkapkan, pertanian di Jateng belum begitu menguntungkan bagi petani. Kerap kali petani mengeluhkan soal kelangkaan dan mahalnya harga pupuk, dan harga hasil panen para petani yang turun. Merespons hal tersebut Komisi B mempunyai inisiatif mengusulkan suatu raperda terkait sistem pertanian dengan tujuan agar para petani khususnya di Jawa Tengah dapat lebih sejahtera.
“Itu yang mendasari kami melaksanakan kunjungan ini dan ingin mengetahui bagaimana kiat-kiat Pemerintah Provinsi Jambi dapat mengangkat kesejahteraan petani,” terang Sarno.
Pada kesempatan itu, Rumusdar selaku Kepala DTPHP Provinsi Jambi mengatakan pihaknya menyambut baik kunjungan tersebut. Pihaknya menjelaskan saat ini luas lahan baku sawah di Provinsi Jambi berkisar 60.349 Ha yang mana dari tahun ke tahun luas lahan baku sawah tersebut semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh peralihan penanaman komoditas seperti kelapa sawit dan peralihan fungsi lahan menjadi perumahan. Oleh karenanya, kami bersama DPRD Provinsi Jambi sedang mengusulkan Raperda terkait lahan pangan berkelanjutan agar lahan sawah tidak semakin berkurang dan diharapkan dapat mencukupi kebutuhan beras di Provinsi Jambi.
“Pemprov Jambi juga telah melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan para petani tanaman pangan, kelapa sawit, dan karet yang menjadi komoditas andalan di Provinsi Jambi”, ungkap Rumusdar.
Rumusdar mengatakan pihaknya memberdayakan para petani yang menghasilkan tiga komoditi itu dengan target pertanian berkelanjutan. Misalnya, dengan mengedukasi para petani untuk memaksimalkan produktivitas perkebunan sawit, tanpa memperluas lahan pertanian.
Data menyebutkan,sebanyak 26,45% komoditas kelapa sawit merupakan komoditas yang paling banyak diusahakan di Provinsi Jambi, diikuti dengan karet sebanyak 14,69%, dan padi sawah inbrida sebanyak 7,45%.
Menanggapi hal tersebut, Sri Marnyuni memberikan apresiasinya terhadap upaya DTPHP Provinsi Jambi yang sudah bekerja keras meningkatkan kesejahteraan petani. Pihaknya berharap upaya itu dapat menjadi masukan agar tingkat kesejahteraan juga dapat meningkat di Provinsi Jawa Tengah.(nora/priyanto)
KUNJUNGAN KERJA : Jajaran Komisi B bersama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Jambi.(foto: nora kusuma)
JAMBI – Komisi B DPRD Jateng mengumpulkan data mengenai konsep pengelolaan pertanian di Provinsi Jambi. Hasil pendataan itu nantinya untuk memperkuat Raperda Sistem Pertanian di Jawa Tengah. Pada kunjungan Selasa (14/5/2024), Komisi B diterima Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Jambi.
Ketua Komisi B Sarno mengungkapkan, pertanian di Jateng belum begitu menguntungkan bagi petani. Kerap kali petani mengeluhkan soal kelangkaan dan mahalnya harga pupuk, dan harga hasil panen para petani yang turun. Merespons hal tersebut Komisi B mempunyai inisiatif mengusulkan suatu raperda terkait sistem pertanian dengan tujuan agar para petani khususnya di Jawa Tengah dapat lebih sejahtera.
“Itu yang mendasari kami melaksanakan kunjungan ini dan ingin mengetahui bagaimana kiat-kiat Pemerintah Provinsi Jambi dapat mengangkat kesejahteraan petani,” terang Sarno.
Pada kesempatan itu, Rumusdar selaku Kepala DTPHP Provinsi Jambi mengatakan pihaknya menyambut baik kunjungan tersebut. Pihaknya menjelaskan saat ini luas lahan baku sawah di Provinsi Jambi berkisar 60.349 Ha yang mana dari tahun ke tahun luas lahan baku sawah tersebut semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh peralihan penanaman komoditas seperti kelapa sawit dan peralihan fungsi lahan menjadi perumahan. Oleh karenanya, kami bersama DPRD Provinsi Jambi sedang mengusulkan Raperda terkait lahan pangan berkelanjutan agar lahan sawah tidak semakin berkurang dan diharapkan dapat mencukupi kebutuhan beras di Provinsi Jambi.
“Pemprov Jambi juga telah melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan para petani tanaman pangan, kelapa sawit, dan karet yang menjadi komoditas andalan di Provinsi Jambi”, ungkap Rumusdar.
Rumusdar mengatakan pihaknya memberdayakan para petani yang menghasilkan tiga komoditi itu dengan target pertanian berkelanjutan. Misalnya, dengan mengedukasi para petani untuk memaksimalkan produktivitas perkebunan sawit, tanpa memperluas lahan pertanian.
Data menyebutkan,sebanyak 26,45% komoditas kelapa sawit merupakan komoditas yang paling banyak diusahakan di Provinsi Jambi, diikuti dengan karet sebanyak 14,69%, dan padi sawah inbrida sebanyak 7,45%.
Menanggapi hal tersebut, Sri Marnyuni memberikan apresiasinya terhadap upaya DTPHP Provinsi Jambi yang sudah bekerja keras meningkatkan kesejahteraan petani. Pihaknya berharap upaya itu dapat menjadi masukan agar tingkat kesejahteraan juga dapat meningkat di Provinsi Jawa Tengah.(nora/priyanto)
