Warga Berita.com – Kebijakan Pemilu 2024 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berisi ancaman pidana penjara dan denda jutaan Rupiah bagi pihak yang menghalangi kampanye pada Pemilu 2024 mendatang.
Kampanye dilakukan untuk memengaruhi banyak orang melalui komunikasi Warga Berita satu atau beberapa orang tertentu. Terutama, dalam setiap ajang Pemilu pasti ada Kampanye Politik.
Komisi Pemilihan Umum memberikan durasi bagi setiap partai politik maupun kandidat pasangan capres dan cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dengan tujuan semakin banyak orang mengenal, percaya, dan mendukungnya.
Banyak pihak di belakang nya juga bekerja untuk memenangkan calon pemimpin tersebut.
Ancaman sanksi bagi orang yang menghalangi kampanye pemilu tercantum dalam Pasal 491 UU Nomor 7/2017 yang berbunyi :
“Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidanan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.”
Lembaga yang berwenang untuk mengadili tindak pidana tersebut adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Hal itu terdapat dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2018. Untuk laporan dugaan tindak pidana Pemilu diterima oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Setelah laporan diterima Bawaslu akan diteruskan kepada Polri paling lama 1×24 jam sejak laporan dibuat.
Setelah bukti lengkap, maka hal tersebut dilanjutkan pada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri. Jika terdakwa tidak menerima vonis, terdakwa dapat melakukan banding hingga Pengadilan Tinggi. Dari situlah Pengadilan Tinggi menjadi lembaga terakhir yang memutus banding dan mengikat serta tidak bisa dilakukan upaya hukum lain.
